Beranda Peristiwa Demo, GMNI Kritisi Kebijakan Gubernur dan Diamnya Wakil Rakyat Terkait Polemik Bank...

Demo, GMNI Kritisi Kebijakan Gubernur dan Diamnya Wakil Rakyat Terkait Polemik Bank Banten

0
BERBAGI
GMNI gelar aksi unjuk rasa terkait polemik Bank Banten/Lensametro

BANTEN; LENSAMETRO- Sejumlah mahasiswa yang bergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengelar aksi unjuk rasa mengkritisi polemik pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke bank Bjb.

Ketua umum DPD GMNI Provinsi Banten Indra Pati Wara mengatakan, aksi ini merupakan dorongan moril kami selaku masyarakat sipil (sipil sosaity) dalam mengawal kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan semangat masyarakat Banten.

“Kebijakan Gubernur Banten terkait pemindahan RKUD ini sangat tergesa-gesa tanpa ada kajian yang mendalam. Akibatnya, masyarakat dibuat panik dari kebijakan ini,” ujar Indra dalam orasinya, Senin (15/6/2020).

Baca Juga : Kisruh Bank Banten Berujung Gugatan dari Masyarakat Sampai Akademisi Untirta

Indra menilai, kebijakan sepihak ini juga menggambarkan kepada masyarakat bagaimana harmonisasi antara kedua lembaga penyelenggara pemerintah antara eksekutif dan yudikatif tidak terjalin dengan baik.

Baca Juga : GMNI Banten Dukung DPRD Gunakan Hak Interpelasi 

“Di tengah polemik ini, seharusnya kedua lembaga ini sama-sama bahu membahu mencari solusi terbaik dalam rangka penyelamatan Bank Banten yang notabene merupakan bank kebanggaan masyarakat Banten,” ucapnya.

Kordinator Lapangan (Korlap) Jimi menegaskan, pemindahan RKUD ini bersamaan dengan isu pengguyuran beras CSR yang diduga berasal dari BJB di sejumlah anggota DPRD Banten.

“Jagan gara-gara beras, wacana interpelasi jadi redup. Jelas sangat disayangkan. Pantesan hanya 15 anggota yang berani mengajukan hak interpelasi, rupanya sudah terlebih dahulu diguyur beras CSR,” tukasnya.

Baca Juga : Hak Interpelasi Telah Memenuhi Syarat, Muhlis: Mempertanyakan Langkah Koboy Pak Gubernur

Untuk menanggapi hal ini, lanjutnya, pihaknya juga akan mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan terkait pemberian beras CSR ini. Jimi melihat tindakan ini sudah masuk ke ranah gratifikasi, dan harus diusut tuntas oleh APH.

“APH harus mengusut secara tuntas dugaan gratifikasi ini,” tegasnya.

Sementara, Ketua GMNI Cabang Serang Arman mengatakan, amggota DPRD Banten terkesan diam. Lantaran membiarkan kebijakan sepihak tersebut.

Baca Juga : Fraksi Demokrat Minta Gubernur Bentuk Satgas Bank Banten

“Bahkan disinyalir menerima beras CSR yang diduga dari Bjb. Jelas DPRD Banten mandul,” pungkasnya.

Aksi yang digelar tersebut dilakukan di dua titik yakni di Kantor DPRD Banten di KP3B dan Kantor Kejati Banten. (joe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here